Rakor Terpadu Logistik-Masa Tenang-Pungut Hitung: KPU dan Bawaslu Samakan Persepsi, Berharap Tidak Ada PSU di Sulut
MANADO, NorthSulawesiNews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Pelaksanaan Tahapan Distribusi Logistik, Masa Tenang, serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Jumat-Minggu (9-11/02/2024), dihadiri oleh kelima komisioner KPU dari 15 kabupaten/kota, serta Ketua dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu seluruh kabupaten/kota.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama keempat anggota KPU yaitu Salman Saelangi, Meidy Tinangon, Awaluddin Umbola, dan Lanny Ointu. Turut hadir Sekretaris KPU Sulut Lucky Majanto dan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.
Menurut Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, rapat koordinasi terpadu ini digelar dikarenakan pengalaman pada pemilu sebelumnya.
“Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, setelah dievaluasi ternyata penting untuk membangun kesepahaman, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang perlu pemahaman bersama, supaya langkah-langkah di lapangan terutama di tingkat PPK dan Panwascam, PPS dan PKD, hingga KPPS dan PTPS itu bisa satu paham juga terkait ketentuan distribusi logistik dan pemungutan suara dan penghitungan,” jelas Poluan.
Poluan menambahkan, namanya payung ketentuan pasti kan beda-beda penerjemahannya, makanya dalam kegiatan ini akan diinventarisir semua perbedaan-perbedaan dalam distribusi logistik hingga tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara, kemudian dicari solusi yang tidak memunculkan masalah itu seperti apa,
“Termasuk memperhitungkan dalam distribusi, aparat kepolisian karena dalam SOP aparat kepolisian menjadi bagian integral dalam proses distribusi. Demikian dengan pengawasan di TPS,” kata Poluan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengapresiasi digelarnya rapat koordinasi terpadu yang diselenggarakan KPU Sulut yang memiliki tujuan yang baik, demi pemilu yang damai, aman dan lancar.
Ardiles menilai, kali ini KPU dan Bawaslu sejauh ini masih berjalan bersama dalam satu pemahaman terkait regulasi.
“Pastikan KPU-Bawaslu, jajaran PPK-Panwascam, PPS-PKD untuk memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi. Kalau kita sepemahaman, permasalahan dilapangan bisa diminimalisir, bahkan tidak ada,” ujar Mewoh.
Ardiles Mewoh juga memberi apresiasi atas kinerja KPU terkait logistik yang sudah sangat siap.
Menghadapi masa tenang 11-13 Februari, Mewoh mengakui jajaran Bawaslu dalam keadaan siap siaga mengawasi.
“Masa tenang, Bawaslu tidak tenang. Jajaran kami betul-betul akan lakukan patroli pengawasan di masa tenang. Memastikan patroli distribusi logistik. Memastikan semua berjalan sesuai regulasi,” kata Mewoh.
Mewoh melanjutkan, ada daerah yang perlu disesuaikan dengan kesulitan-kesulitan, perlu didiskusikan bersama. Namun kita selalu berupaya apa yang diatur regulasi berjalan baik.
“KPU punya semangat yang tinggi melayani, dan Bawaslu tentunya punya semangat yang tinggi mengawasi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” kata Mewoh lagi.
Terkait situasi yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang (PSU), Mewoh berharap bisa langsung diputuskan secepatnya.
“Kejadian di hari H (hari pungut-hitung 14 Februari) harus diputuskan hari itu juga apakah PSU atau tidak. Pasti memerlukan situasi yang butuh perhatian. Tapi alangkah lebih baik tidak ada PSU di sulut, apabila PTPS dan KPPS paham betul regulasi,” harapnya.
Diakhir kata, Mewoh yang juga pernah menjadi Komisioner KPU Sulut periode 2013-2018 dan Ketua KPU Sulut periode 2019-2023 mengajak seluruh penyelenggara pemilu, stakeholder dan masyarakat untuk memanjatkan doa agar pemilihan umum berjalan lancar.
Sebelum rapat koordinasi terpadu dilaksanakan, KPU Sulut juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan Stakeholder diantaranya bersama Kesbangpol, Dinas Kominfo Sulut, dan Dinas Dukcapil Sulut, dan perwakilan parpol peserta pemilu.
(Paul)
