Dukung Aksi Konvergensi PPS di Bolsel, Kaper BKKBN Sulut Paparkan Strategi Penurunan Stunting
BOLSEL, NorthSulawesiNews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir Diano Tino Tandaju, MErg menghadiri Rapat Pengendalian dan Monitoring dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kamis (14/03/2024).
Pertemuan yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan monitoring di tingkat kabupaten dalam mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dibuka oleh Sekretaris Daerah M Arvan Ohy SSTP MAP, dan didampingi oleh Asisten II Muh Suja Alamri SPd.
Dalam kegiatan ini Kaper BKKBN Sulut Diano Tandaju menyampaikan sejumlah pemaparannya diantaranya terkait penurunan stunting menurut ePPGBM (Elektronik-Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat) yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur, diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolaang Mongondow Selatan. Hal tersebut ditanggapi oleh Sekda Bolsel bahwa 80% dari 161 balita stunting, kondisi anak diketahui sehat dan aktif.
Dalam pemaparan selanjutnya, Kaper Tandaju menjelaskan jika data KRS Verval 23 dan ePPGBM penting dijadikan data basis penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dan dalam pelaksanaan intervensi tersebut perlu memaksimalkan peran TPK.
Selanjutnya, Tandaju mengingatkan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten yang di dalamnya meliputi rencana rapat koordinasi dalam mengawal pencapaian target program sesuai Perpres 72/2021 tentang PPS dan Perban 12/2021 tentang RAN PASTI.
Tandaju pun ingin memastikan pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan panduan. Khusus stunting, Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan DAK Non Fisik BOKB TA 2024 sebesar Rp1.195.300.000.
Tandaju pun mendorong agar semua pihak terlibat, terutama yang termasuk dalam SK TPPS Kabupaten, dalam akselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang dalam waktu dekat akan ada penilaian 8 Aksi Konvergensi.
KPM (Kader Pembangunan Manusia) Satgas PPS Sulawesi Utara, Danny Lalamentik SE turut menyampaikan tahapan AKS (audit kasus stunting) dan permasalahan utama di pelaksanaan AKS secara umum yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil RTL AKS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sementara itu, ada beberapa inovasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penanganan stunting, antara lain melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting, kemudian TPK yang memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung pelaksanaan tugasnya, serta bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrim yang beririsan dengan kasus stunting namun tidak memiliki rumah atau tanah.
(Paul)
