BKKBN Sulut Sosialisasikan Hasil Studi Kasus dan Pembelajaran Baik tentang Stunting
MANADO, NorthSulawesiNews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Workshop dan Diseminasi Hasil Studi Kasus Stunting, di Hotel Roger’s Manado, Senin (13/11/2023).
Adapun tujuan kegiatan yang digagas Pokja Kependudukan BKKBN Sulut ini adalah untuk sosialisasi hasil studi kasus dan pembelajaran baik tentang stunting di Provinsi Sulut.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang melakukan studi kasus di empat lokus (lokasi khusus penanganan kasus) stunting diantaranya Drs Meildy Pasqual MKes dari Politeknik Kesehatan Manado–Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Timur; Hendra Herlambang SKM MKes dari Universitas Muhammadiyah Manado–Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Selatan; Dr Nancy Malonda MPH dari FKM Universitas Sam Ratulangi–Studi Kasus Stunting Kota Bitung; Ns Angelia Tendean SKep MKep dari Universitas Klabat–Studi Kasus Stunting Minahasa Utara.
Sementara penanggap terdiri dari lima pakar yakni Valentino Lumowa SSi MA PhD, Frederik Worang SE BSBA MCom PhD, Dr Muksin Pasambuna MSi, Prof Dr dr John Wantania SpOG (K), dan dr Bobby Pambudi SpA (K).
Melalui kegiatan ini diharapkan hasil studi kasus stunting yang dilaksanakan di empat lokus dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta pembelajaran baik dan direplikasi di lokus yang lain.
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir Diano Tino Tandaju MErg dalam sambutannya menyampaikan dalam upaya terbaik percepatan penurunan stunting, diperlukan sejumlah komitmen yang kuat.
“Penempatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan; Mobilisasi sumber daya; serta Menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik,” ujar Tandaju.
Kaper Tandaju menambahkan BKKBN bersama-sama dengan Perguruan Tinggi serta Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan perlu mengawal konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
“BKKBN juga turut memastikan intervensi dan sumber daya yang diperlukan tersedia dan menjangkau kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” jelasnya.
Sementara itu Valentino Lumowa sebagai penanggap menjelaskan salah satu contoh pembelajaran baik penanganan stunting adalah hanya bolsel yang memiliki Peraturan Bupati yang mengatur bahwa pengukuran setiap bulan harus 100% yang hasilnya dapat dicek melalui ePPBGM.
Penanggap yang lain, Prof John Wantania menuturkan sangat jarang stunting hanya disebabkan satu faktor, biasanya saling berhubungan antar faktor langsung, intermediate, dan tidak langsung. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengaruh antar faktor di masyarakat.
Sementara dr Bobby Pambudi menilai status gizi tidak melihat dari stunting dan tidak stunting. Status gizi menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang antropometri anak adalah gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, obesitas dan lain-lain. Sehingga penanganan stunting harus menyelesaikan masalah gizi sebagai prioritas.
Sedangkan Frederik Worang menjelaskan tentang perlunya tindak lanjut pertemuan tersebut, yaitu pertama terkait pengawasan pengambilan data (apakah ada keberpihakan, kemudahan akses data, dan lain-lain), kedua; melakukan penelitan kualitatif selain kuantitatif, dan ketiga; penyebarluasan ide pemikiran hasil diskusi ke pemerintah daerah dan masyarakat luas salah satunya melalui media cetak.
Adapun sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto SSi MEng (Daring – Zoom), Ketua IPADI Sulawesi Utara dr Tri Oldi Rotinsulu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulawesi Utara, Drs Jefry Paat MSi.
Sementara peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, IPADI Sulawesi Utara, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut, Para Ketua Pokja di Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala OPD KB kabupaten/kota dan jajaran (Daring–Zoom), Satgas Stunting kabupaten/kota (Daring-Zoom), dan PKB/PLKB (Daring–Zoom).
(Paul)
