Akademisi Sulut: KPU dan Bawaslu Target Hoax, Peran Media untuk Mengcounter
MANADO, NorthSulawesiNews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Media Gathering dengan tajuk ‘Media dan Pemilu 2024 Bebas Hoax’, yang berlangsung di Hotel Best Western Lagoon Manado, Selasa dan Rabu (19-20/12/2023).
Kegiatan ini, KPU Sulut menghadirkan narasumber dari akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Universitas Negeri Manado (Unima).
Narasumber pertama Dr Ferry Daud Liando SIP MSi, akademisi dari Pusat Studi Pemilu Fisip Unsrat.
Dalam kesempatan tersebut, Liando menuturkan sejumlah dampak apabila hoax atau informasi bohong tidak dicegah dalam Pemilu 2024.
“Hoax jika tidak dicegah bisa menjadikan partisipasi masyarakat untuk pemilu menjadi berkurang, pengawasan partisipatif masyarakat juga akan menurun,” ujar Liando.
Liando juga menambahkan dengan adanya hoax bisa menjadikan pemilih bisa berubah, karena mempengaruhi opini publik.
“Bahkan Media juga bisa ikut terpengaruh,” ujarnya.
Kita belajar di pemilu 2019 dimana Hoax merajalela. Banyak pihak yang memanfaatkan hoax.
“Hoax menjadi alat untuk kepentingan politik, menghalalkan segala cara,” tambahnya.
Ferry Liando pun mengingatkan kepada pers maupun pimpinan media yang hadir sebagai peserta media gathering untuk tidak diperalat oleh oknum yang bisa menciptakan branding palsu, memberitakan tidak sesuai fakta. Karena tidak bisa dipungkiri, hoax saat ini sudah menjadi industri.
“Ada yang memproduksi, ada yang menjual, dan ada pembelinya. Kita harus teliti betul, karena ada yang memanfaatkan itu, motifnya ke bisnis. Ada konsumen ada produsennya,” kata Liando.
“Meskipun hoax sulit dihilangkan, tapi efek negatifnya bisa dikurangi. Ini namanya manajemen risiko. Media sangat berperan dalam menangkal hoax,” lanjutnya.
Pernah terjadi di 2019, ada yang ingin menciptakan ideologi dari kelompok yang ingin melemahkan Indonesia, memecah belah persatuan, yang mengancam keutuhan negara.
Di Pemilu 2024 bukan tidak akan terjadi kembali, namun sekarang belum muncul karena ada tiga pasangan capres-cawapres. Tapi jika tinggal dua pasangan calon, potensi polarisasi akan susah dicegah.
“KPU dan Bawaslu akan menjadi target hoax. Untuk itu media diharapkan dapat membackup atau mengcounter berita-berita hoax,” pungkasnya.
Sementara itu, akademisi Unima Dr Victory Rotty dalam pemaparannya menyampaikan tentang peran pers sebagai aktor terwujudnya pemilu beretika.
“Proses pemilu harus berjalan dengan adil jujur dan damai, dengan memegang prinsip jurnalistik yang berkualitas. Sudah menjadi tugas pers untuk menyajikan berita atau informasi yang edukatif,” kata Rotty.
Rotty juga menjelaskan sejumlah hal rawan yang perlu diperhatikan dan dihindari pers selama pemberitaan pemilu.
“Diantaranya politisasi media; karena kepentingan pemilik media atau politisi, dan pers jadi aktor politik,” tutupnya.
(Paul)
