Pemprov Sulut Dorong Penguatan Tata Kelola Perikanan untuk Kesejahteraan Nelayan dan Optimalisasi Penerimaan Negara
MANADO, NorthSulawesiNews.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sistem tata kelola sektor perikanan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay, dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bertempat di Ruang Rapat Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, pada Selasa (04/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Perikanan Tangkap Nasional, Penataan Perizinan Berusaha Nelayan Kecil, serta Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Perikanan.”
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi momentum memperkuat kesamaan visi, persepsi, dan langkah kita dalam membangun bangsa, khususnya sektor kelautan dan perikanan,” ujar Gubernur Yulius yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menjelaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi kelautan yang sangat besar, dengan luas ruang laut 12 mil mencapai 3,97 juta hektare atau 73,25 persen dari total wilayah provinsi, serta panjang garis pantai sekitar 2.442 kilometer.
Wilayah ini juga memiliki 353 pulau, terdiri atas 57 pulau berpenghuni dan 296 tidak berpenghuni, serta 776 desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut. Estimasi potensi lestari sumber daya ikan di WPP 715 dan 716 mencapai 1,83 juta ton per tahun, dengan batas tangkapan yang diizinkan sebesar 1,47 juta ton per tahun.
“Dengan kekayaan laut yang melimpah ini, Sulut memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi maritim yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga mencatat capaian positif dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan, yaitu 103,16 persen pada 2023, meningkat menjadi 127,77 persen pada 2024, dan mencapai 95,80 persen hingga awal November 2025.
Namun demikian, Gubernur Yulius menyoroti sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti pembagian hasil PNBP, penyesuaian harga acuan ikan, dan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal berukuran 6–10 GT yang dianggap masih membebani nelayan kecil karena biaya tinggi.
“Kami mengusulkan agar pembagian dana bagi hasil PNBP dilakukan dengan komposisi 50 persen untuk provinsi, 30 persen untuk kabupaten/kota, dan 20 persen untuk KKP. Selain itu, kami mendorong penyesuaian harga acuan ikan agar sesuai dengan kondisi pasar serta pemberian bantuan VMS bagi kapal kecil,” jelasnya.
Melalui forum bersama KKP ini, Pemprov Sulut berharap dapat memperkuat tata kelola perikanan tangkap nasional, memperbaiki sistem perizinan nelayan kecil, dan mendorong optimalisasi penerimaan negara dari potensi kelautan yang ada.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, berpihak pada nelayan kecil, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Gubernur Yulius.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP Ukon Ahmad Furkon, Tenaga Ahli Menteri KKP Bidang Perlindungan Nelayan Moh Abdi Suhufan, Ketua Satgassus Bareskrim Mabes Polri Hotman Tambunan, Pj Sekprov Sulut Tahlis Gallang, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Tinneke Adam, serta sejumlah pejabat eselon II dan Staf Khusus Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan Reza Sofian. (Paul)
