OJK Gelar Rakor TPAKD SulutGo 2026, Gubernur Sulut Dorong Inklusi Keuangan hingga Pelosok
Gubernur Yulius menegaskan TPAKD menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan menuju Indonesia Emas 2045.
MANADO, NorthSulawesiNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 di Ballroom NDC Resort, Tongkaina, Kota Manado, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program TPAKD sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di kedua provinsi.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jemmy Ringkuangan, menyampaikan apresiasi kepada OJK, para narasumber, pimpinan lembaga, serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam rakor tersebut.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menegaskan bahwa Rakorwil TPAKD bukan sekadar agenda koordinasi rutin, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan 16 TPAKD di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara serta tujuh TPAKD di Provinsi Gorontalo telah menjadi penggerak kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan.
“Pembangunan sektor keuangan merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini sejalan dengan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, hingga RPJMD Sulawesi Utara 2025-2029 yang menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menggali potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan berbagai produk dan layanan keuangan, sekaligus memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, usaha rintisan, serta sektor-sektor prioritas pembangunan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan berbagai kajian empiris yang menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, berkurangnya ketimpangan pendapatan, hingga meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Karena itu, perluasan akses keuangan dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Untuk mendukung visi tersebut, TPAKD menjalankan sejumlah misi strategis, di antaranya memperkuat infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, menjaga keberlanjutan program, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia anggota TPAKD.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan sejumlah komitmen yang diharapkan menjadi fokus bersama ke depan, antara lain memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mencapai target indeks inklusi keuangan Sulawesi Utara sebesar 94,54 persen pada 2029.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat peran TPAKD melalui Program Ekonomi Daerah (PED), meningkatkan sinergi lintas sektor bersama OJK, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan, menyelaraskan seluruh program dengan RPJMD 2025-2029, meningkatkan kualitas pelaporan melalui Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD), serta mengoptimalkan pembiayaan masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa.
Gubernur juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara untuk terus memperkuat implementasi program TPAKD di daerah masing-masing, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui layanan jasa keuangan.
Ia berharap seluruh hasil dan kesepakatan Rakorwil TPAKD dapat segera ditindaklanjuti sehingga sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Rakorwil TPAKD SulutGo Tahun 2026 turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, serta pimpinan perbankan dari Sulawesi Utara dan Gorontalo.(Paul)
