OJK Dorong Sulut Manfaatkan Potensi Rp100 Miliar dari Perdagangan Karbon: Pemprov Siap Jadi Pintu Gerbang Ekonomi Hijau Asia Pasifik
MANADO, NorthSulawesiNews.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) terus mendorong percepatan ekonomi hijau melalui Sosialisasi Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah 2025.
Kegiatan bertema “Mendorong Investasi melalui Bursa Karbon dan Strategi Dekarbonisasi” ini berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/10/2025).
Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi, Efek dan Pemeriksaan Khusus OJK Aditya Jayaantara mengatakan, perdagangan karbon menjadi peluang ekonomi baru sekaligus solusi pengendalian emisi.
“Melalui perdagangan karbon, nilai ekonomi karbon dapat dikonversi menjadi kredit yang diperdagangkan di bursa, memberikan manfaat ekonomi langsung bagi swasta, BUMD, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Aditya, potensi ekonomi karbon di Sulawesi Utara sangat besar, terutama dari mangrove, terumbu karang, dan energi panas bumi.
Jika dikelola optimal, potensi nilainya dapat mencapai Rp100 miliar per tahun dengan investasi yang relatif kecil.
“Cukup dengan menjaga dan menanam kembali mangrove, manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Secara nasional, OJK mencatat sudah ada 132 penyelenggara aktif di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), termasuk PLTP Lahendong di Sulut, yang menjadi proyek perdana dan telah menjual seluruh unit karbonnya.
Aditya juga membuka peluang pembentukan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat pelaksanaan program karbon di tingkat provinsi, tentunya dengan koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Perda dapat menjadi instrumen penting agar pelaksanaan program karbon lebih efektif sesuai kondisi lokal,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling SE, melalui Sekprov Tahlis Gallang SIP MM, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah OJK dalam memperkuat literasi dan implementasi perdagangan karbon.
“Kegiatan ini sejalan dengan visi menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang ekonomi hijau dan biru di Asia Pasifik serta mendukung komitmen nasional menuju Net Zero Emission 2060,” ujar Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekprov Tahlis Gallang.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulut yang stabil di angka 5,4%, inflasi terkendali, dan potensi 68 ribu hektare hutan mangrove menjadi modal besar untuk mengembangkan pasar karbon di daerah.
Beberapa perusahaan seperti PLTP Lahendong dan proyek PLN bahkan telah aktif bertransaksi di bursa karbon dengan total nilai mencapai Rp78 miliar hingga April 2025.
“Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai lokomotif ekonomi hijau kawasan timur Indonesia,” tutup Gubernur Yulius.(Paul)
