Gubernur Sulut Yulius Selvanus Instruksikan Penanganan Terpadu Karhutla Gunung Awu Sangihe
Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, Pemprov Sulut perkuat koordinasi dengan Pemkab Sangihe, TNI-Polri, BPBD dan unsur terkait untuk mengendalikan kebakaran.
MANADO, NorthSulawesiNews.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kebakaran dilaporkan berlangsung sejak Sabtu, 5 September 2026. Upaya pengendalian di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi medan yang terjal, vegetasi yang kering, akses menuju lokasi yang terbatas hingga minimnya sumber air.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah bersama unsur terkait untuk mempercepat penanganan secara terpadu.
Gubernur menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan karhutla.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Saya minta seluruh jajaran bergerak cepat, terkoordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri. Pastikan titik api terus dipantau, cegah api meluas ke perkebunan dan permukiman masyarakat, serta siapkan seluruh dukungan yang dibutuhkan di lapangan.”
Instruksi tersebut mencakup penguatan koordinasi antara Pemprov Sulut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, BPBD, TNI-Polri, unsur kehutanan, pemadam kebakaran serta seluruh potensi yang dapat dikerahkan untuk menangani kebakaran.
Pemprov Sulut juga meminta agar kebutuhan penanganan di lapangan segera diinventarisasi. Jika kemampuan pemadaman dari darat tidak mencukupi, dukungan pemerintah pusat perlu segera dikoordinasikan.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kondisi karhutla tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Sulut.
Keterbatasan akses dan kondisi medan menjadi salah satu alasan Pemkab Sangihe mengharapkan dukungan tambahan dari Pemprov Sulut maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk kemungkinan penggunaan metode pemadaman dari udara atau water bombing.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara Jemmy Ringkuangan menegaskan, arahan Gubernur harus diterjemahkan dalam pola penanganan yang terintegrasi.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang sama sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan.
“Arahan Bapak Gubernur jelas: kita harus bergerak dengan satu data, satu komando dan satu gerak. Data titik api, luas terdampak, arah rambatan, kondisi cuaca, personel serta kebutuhan peralatan harus terus diperbarui. Dari data itulah kita menentukan langkah operasional dan dukungan yang diperlukan.”
Menurut Ringkuangan, penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Pemerintah juga harus memastikan api tidak merambat ke kawasan perkebunan maupun permukiman warga.
Langkah lain yang perlu diperkuat adalah pembuatan sekat bakar, perlindungan terhadap personel yang bertugas serta pemantauan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru.
Untuk mengantisipasi risiko terhadap masyarakat, jalur pendakian Gunung Awu juga ditutup sementara. Pemkab Kepulauan Sangihe memastikan tidak ada aktivitas pendakian hingga proses pengendalian dan pemadaman dinyatakan selesai.
Pemprov Sulut turut mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan menggunakan api. Masyarakat juga diminta tidak memasuki kawasan yang terdampak kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api baru.
“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir, aparat bergerak, dan masyarakat harus ikut menjaga. Target kita jelas: api dikendalikan, masyarakat dilindungi, dan kawasan Gunung Awu kita selamatkan,” tegas Ringkuangan.
Penanganan terpadu ini diharapkan dapat mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, perkebunan dan kawasan Gunung Awu.(*/Paul)
