Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Penyerahan LHP atas LKPP dari BPK RI ke Presiden
JAKARTA, NorthSulawesiNews.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, menghadiri dan menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (08/07/2024).
Penyampaian LHP dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf, mengangkat tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’.
Presiden Jokowi berkesempatan menerima LHP dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun.
LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.
Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.
Ketua BPK RI Isma Yatun juga mengatakan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.
“Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, yakni menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.
Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi-stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.
pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK yang telah menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Presiden Joko Widodo.
Dia juga menekankan predikat WTP bukanlah semata sebagai sebuah prestasi, namun menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan penuh tanggung jawab.
“Ini adalah uang rakyat, ini uang negara, yang setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucap Jokowi.
“Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun ini, sebut Joko Widodo, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.
Namun patut disyukuri, katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di semester pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.
Menurutnya, ini karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang pilkada. “Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini,” ucapnya.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” cetusnya.
Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. “Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya.
Presiden menyampaikan bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.
(Paul/*)
