Gubernur Yulius Selvanus Dorong Keberanian Pemimpin pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Sulut
MANADO, NorthSulawesiNews.com – Sulawesi Utara kembali menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025). Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus hadir sebagai Keynote Speaker, mewakili pemerintah daerah sekaligus membuka forum strategis tersebut.
Sarasehan ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, hingga lembaga keuangan untuk membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Forum ini dinilai penting di tengah kebutuhan pendanaan yang semakin besar serta dinamika fiskal yang menuntut solusi inovatif.
Dalam paparannya, Gubernur Yulius menyampaikan data faktual mengenai kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara. Ia juga memberikan klarifikasi atas dinamika pernyataan seorang anggota DPR-RI yang sempat mencuat, namun menegaskan bahwa Sulut tetap harus melangkah maju.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Kepemimpinan bukan hanya hadir ketika keadaan nyaman,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran MPR-RI atas inisiatif menghadirkan forum yang mendorong lahirnya terobosan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi daerah.
Dalam forum tersebut, Yulius Selvanus memaparkan berbagai keunggulan geografis dan demografis Sulut. Wilayah yang 73,25% berupa laut ini memiliki luas 14,5 ribu km² dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Selain itu, letak geografis Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik dinilai membuka peluang besar sebagai hub logistik dan ekonomi.
Sulut juga berada di jalur strategis ALKI II dan ALKI III, menjadikannya titik penting dalam konektivitas maritim nasional. Tak hanya itu, karakter masyarakat Sulut yang dikenal toleran dan menjunjung nilai sitou timou tumoutou dinilai menjadi fondasi kuat bagi stabilitas dan percepatan pembangunan.
Gubernur turut menjelaskan perbedaan mendasar antara obligasi daerah dan sukuk daerah. Obligasi daerah tidak dibatasi oleh prinsip syariah, sementara sukuk daerah justru berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Keduanya menawarkan peluang pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Dalam visi pembangunan jangka menengah daerah, Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8-8,08% pada tahun 2029, meningkat dari posisi saat ini yakni 5,64%. Pemerintah juga menargetkan indeks daya saing daerah di angka 7,69 serta menempatkan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama.
Seluruh target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan.
Gubernur mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara menghadapi tantangan serius dalam kapasitas fiskal. Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp14 triliun pada 2025 menjadi hampir Rp11 triliun pada 2026. Kondisi ini menempatkan Sulut dalam kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.
Sebagai solusi, Yulius menawarkan penerbitan obligasi daerah sebagai opsi pembiayaan pembangunan yang realistis dan visioner. Ia menyinggung potensi besar sumber daya alam, termasuk tambang emas yang ada di Sulut, sebagai faktor yang memperkuat keyakinan dalam skema obligasi.
Ia juga mencontohkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah lama memanfaatkan instrumen obligasi hingga level pemerintahan kota.
Mengakhiri pemaparannya, Gubernur Yulius Selvanus berharap Sarasehan Nasional ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang visioner dan mampu menjawab tantangan pembiayaan daerah. Ia mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk berani mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan Sulawesi Utara dan Indonesia ke depan. (Advertorial DKIPSD)
